Review “Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction”

Oleh : Mika Meytasia Ito

Buku dengan judul Activist Beyond Borders yang ditulis oleh Keck & Sikkink (2019), pada bab ini membahas tentang Transnational Advocacy Network atau TAN dalam politik internasional. Politik dunia tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor-aktor non-negara, yang termasuk di dalam pembahasan TAN ini. Jaringan ini terdiri dari aktivis yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik berdasarkan prinsip moral atau nilai-nilai tertentu dibandingkan pada alasan material. Hal ini mencangkup isu-isu kontemporer seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, dan hak-hak perempuan. TANs menghubungkan berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional, sehingga memperluas akses ke sistem internasional.

TANs modern memiliki pendahulu dalam sejarah, seperti gerakan penghapusan perbudakan dan hak pilih perempuan, Buku ini menyoroti tiga kasus utama dalam transnasionalisme, yaitu HAM, lingkungan, dan hak-hak perempuan. Contoh lain termasuk kampanye hak masyarakat adat, hak buruh, dan regulasi susu formula bayi. Meskipun berbeda dalam fokusnya, jaringan-jaringan ini memiliki kesamaan, yaitu didorong oleh nilai-nilai, kepercayaan bahwa individu dapat membawa perubahan, serta pemanfaatan informasi dan strategi politik.

Meskipun TANs semakin berperan dalam dunia politik, pengakuan akademik terhadap jaringan ini masih lambat. Berbeda dengan aktor transnasional lain uang sering bertindak berdasarkan kepentingan material atau norma profesional, TANs beroperasi berdasarkan prinsip moral. Keunikan mereka adalah tidak hanya berupaya untuk mengubah kebijakan, tetapi juga merombak norma dan institusi internasional. Dengan berbagai nilai, wacana, serta pertukaran informasi yang intens, TANs menjadi semakin relevan dalam membentuk perdebatan kebijakan global.

Salah satu strategi utama yang digunakan TANs adalah “boomerang patterns”, yaitu ketika kelompok dalam suatu negara yang mengalami hambatan dalam menekan pemerintahannya sendiri mencari dukungan dari jaringan internasional. Jaringan ini kemudian memberikan tekanan dari luar, baik melalui negara lain maupun organisasi internasional, sehingga memaksa pemerintah yang bersangkutan untuk merespon tuntutan tersebut. Model ini banyak ditemukan dalam kampanye Hak Asasi Manusia, hak masyarakat adat dan gerakan lingkungan.

Selain itu, TANs beroperasi dengan berbagai metode, seperti politik informasi, yaitu menyebarkan fakta yang kredibel untuk mempengaruhi kebijakan; politik simboli, yaitu memanfaatkan simbol dan cerita untuk menarik perhatian publik; politik laverage, yaitu menekan aktor yang lebih kuat agar mendukung perubahan; serta politik akuntabilitas, yaitu memastikan pemerintah dan institusi internasional bertanggung jawab terhadap komitmen mereka. Kampanye-kampanye TANs sering kali tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada transformasi wacana publik mengenai suatu isu.

Keberhasilan TANs dalam mempengaruhi kebijakan bergantung pada beberapa faktor, termasuk karakteristik isu, seperti seberapa relevan dan emosionalnya isu tersebut bagi masyarakat; kepadatan jaringan, yaitu sejauh mana jaringan tersebut terorganisir dan memiliki akses ke sumber daya; serta kerentanan target, yaitu seberapa rentan pemerintah atau organisasi internasional terhadap tekanan publik. Isu yang melibatkan pelanggaran HAM yang jelas dan dapat diidentifikasi pelakunya lebih mudah mendapatkan perhatian dibanding isu yang lebih struktural.

Bab ini ditutup dengan membahas bagaimana TANs terus berkembang dan semakin memainkan peran dalam politik internasional. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jaringan ini semakin cepat dalam menyebarkan informasi dan memperluas pengaruhnya. Namun, mereka juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari negara dan aktor kuat yang berusaha membatasi ruang gerak mereka, meskipun demikian, TANs tetap menjadi kekuatan penting dalam mengubah norma kebijakan global.